TKI dilihat dari Faktor Ekonomi dan HAM

A. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Pertumbuhan penduduk yang besar, pesebaran penduduk yang tidak merata dan minimalnya lapangan pekerjaan dan tingginya gaji serta fasilitas yang dijanjikan menyebabkan munculnya fenomena migrasi tenaga kerja, selanjutnya para pekerja ini dikenalkan dengan istilah pekerja migran. Di Indonesia pengertian ini merunjuk pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar dibeberapa negara. Pengiriman TKI Indonesia masih berlangsung ke negara-negara ekonomi maju di sekitar Asia seperti Taiwan, Singapura, Brunei, Korea, jepang, dan Malaysia. Dan juga ke negara Arab. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di lakukan dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara tujuan tersebut juga disebabkan beberapa hal, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan juga besarnya gaji yang dijanjikan.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia. Menurut pasal 1 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 4 bahwa pemerintah mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.

Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, serta mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif, pemerintah juga mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat.

B.     Alasan TKI ke luar negeri dilihat dari faktor ekonomi

Secara substansial ada 3 (tiga) faktor yang mendorong seseorang menjadi TKI yaitu:

1.      Motivasi

Salah satu alasan utama mengapa seseorang terobsesi menjadi TKIadalah ingin merubah nasib yaitu dari serba kekurangan menjadiberkecukupan, baik papan, sandang dan pangan. Namun sayang apayang mereka impikan tersebut belum 100% terealisasi karena banyaknyaprosedur dan aturan yang harus mereka tempuh. Ironisnya hal tersebuttidak menjadikan mereka putus asa, justru sebaliknya mereka semakingiat dan yakin bahwa mereka akan berhasil.Namun sayang mereka (TKI) terutama yang ilegal padaumumnya miskin pengetahuan dan keterampilan sehingga seringmenjadi masalah di kemudian hari.

2.      Pola pikir pragmatis

Dalam bukunya yang berjudul Pragmatism (1907) William Jamesmengetengahkan bahwa inti ajaran prakmatisme adalah sesuatu itu barudianggap bernilai bila ia bermanfaat. Asal bermanfaat untuk dirinya danorang lain, apa saja bisa dilakukan termasuk  menipu, menyuap,memanipulasi dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh sebagianbesar calon TKI beserta beberapa instansi yang melindungi mereka. Jugatidak ketinggalan para calonya. Mereka (para TKI) tidak segan-segan utang sana utang sini, jual ini jual itu, bila perlu tipu sana tipu sinitermasuk memanipulasi identitas diri dalam hal ini soal umur sebagaimana yang dilakukan Ruyati dan para TKI  lainnya. Mereka yakin dengan bekerja sebagai TKI hidup mereka akan bermanfaat tanpa berpikir cara yang mereka tempuh yang penting sukses titik.

3.      Persaingan yang ketat

Sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi dan informasi, individuharus pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Segalanya serbacepat dan tepat termasuk dalam mencari lowongan kerja. Tidak cukup mengandalkan ijazah SMA, SMK atau PT (Perguruan Tinggi) tetapimereka (pencari kerja) harus memiliki ketrampilan tertentu yang bernilaitambah. Jika tidak, mereka akan terlibas begitu saja oleh pesaing lain.Selanjutnya mereka akan jadi pengangguran abadi. Yang lebihmenyedihkan lagi jumlah perusahaan di sektor industri saat ini semakinkecil. Sebagaimana harian Kompas tulis dalam tajuk rencananya berjudul “Bahaya Deindustrialisasi” (Kompas, 21 Mei 2011).

Dilihat dari ketiga faktor tersebut maka disimpulkan faktor penyebab TKI keluar negeri adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab utama pemicu tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri. Derita TKI juga mencerminkan kegagalan program pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, kemiskinan menjadi faktor utama lemahnya daya saing bangsa, selain kesempatan bekerja di dalam negeri yang terbatas serta rendahnya tingkat pendidikan yang juga sangat berpengaruh. Sekitar 90% TKI yang bekerja di luar negeri mereka hanya berpendidikan SD. Mencari pekerjaan dengan gaji tinggi di negeri ini sangatlah susah apalagi hanya bermodalkan ijazah SD. Oleh karena itu hal ini yang mendorong mereka bekerja di luar negeri berharap mendapatkan gaji yang besar dengan skill yang rendah. Sehingga kebanyakan mereka yang bekerja disana hanya menjadi pembantu rumah tangga ataupun buruh. Selain itu TKI ini juga menyumbangkan devisa bagi negara. Data dari berbagai sumber, jumlah TKI kita di luar negeri mencapai angka sekitar 8 juta orang, dengan penghasilan minimal Rp10 juta – Rp20 juta setahun per orang. Artinya mereka seharusnya mampu menghasilkan devisa minimal 160 trilyun setahun. Nilai Devisa TKI ini menempati posisi nomor dua setelah Migas, itupun merupakan kontribusi devisa hanya dari TKI legal. Jika dihitung juga kontribusi devisa dari seluruh TKI baik legal maupun TKI Ilegal, dengan disertai pembenahan dan peningkatan penanganan TKI dimasa mendatang, bukan mustahil sektor ini akan menjadi nomor satu penghasil devisa Negara kita. Devisa TKI, yang menghasilkan nomor dua itu, saat ini sebagian besar atau 90% nya merupakan devisa dari TKI non skill atau TKI Pembantu Rurnah Tangga (PRT ), dengan kondisi bahwa permintaan pasar dunia TKI PRT baru bisa kita penuhi 30%, sedangkan 70% sisanya dipenuhi oleh negara lain seperti Filipina, India dll. Dibandingkan dengan negara lain, menurut laporan World Bank, perolehan devisa (Remittance) tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih jauh lebih rendah. Filipina sudah mencapai lebih dari USD 10 milyar, India mencapai lebih dari USD 20 milyar, sedangkan Indonesia masih di bawah USD 5 milyar. Gambaran ini menunjukkan bahwa Negara kita masih belum mengoptimalkan potensi kekuatan SDMnya sebagaimana yang dilakukan oleh Negara lain. Di lain pihak gambatan ini merupakan pendorong semangat untuk meningkatkan kinerja ketenagakerjaan kita di dunia internasional. Dengan tidak menjadi pengangguran berarti mereka telah mengurangi angka kemiskinan di negara kita.   

C.     Permasalahan TKI

Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI keluar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Contoh lain permasalahan TKI adalah sebagai berikut :

1.         Pengelolaan TKI tidak efektif dan efisien- kepastian penempatan. Potensi yang memiliki prospek menjadi penghasil devisa unggulan nasional, terkendala oleh proses penempatan TKI di luar negeri yang tidak efesien, dengan birokrasi yang rumit dan berbelit, serta lamanya pengurusan dan berakibat biaya tinggi. sejak rekruitmen ,training ,sertifikasi ,dan kelengkapan dokumen. Dalam tahap penempatan TKI khususnya perekrutan para TKI kita tidak memperoleh jaminan akan kepastian keberangkatanl penempatan.

2.         Perlindungan TKI- Pra Penempatan, Penempatan, Pemulangan. Kondisi ini kian diperparah dengan beimacam cerita duka atas kurangnya perlindungan TKI di luar negeri. Sejak penempatan sering terjadi pelanggaran ham, kerjapaksa, ,penganiayaan, pelecehan seksual oleh majikan, pengiriman uang dari TKI pada keluarga di Indonesia dll. Ketika pemulangan , transportasi mahal, TKI mengalami pemerasan diberbagai pos imigrasi, bandara, serta pemanfaatan potensi pengalaman dan hasil kerja yang tidak dikelola dengan baik. Contoh, tanpa managemen yang benar uang hasil kerja selama diluar negeri ketika pulang habis dan menjadi penganggur lagi.

3.         Tingkat keterampilan Unskilled Kurangnya Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas mengakibatkan tingkat ketrampilan tidak memenuhi standar internasional yang dibutuhkan oleh negara pengguna. Potensi pasar tenaga kerja luar negeri di Amerika, Kanada, Eropa , Jepang dll yang masih belum dapat dipenuhi diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan BLK berstandar internasional yang mengakibatkan adanya lack of skill antara demand pasar tenaga kerja dengan TKI yang tersedia.Hal inipun mengakibatkan upah kerja yang rendah bagi TKI unskill ini.

4.         Tidak kompetitif Rendahnya ketrampilan low skill level TKI kita merupakan penyebab utama rendahnya posisi tawar TKI kita di huar negeri. Dibandingkan dengan pesaing kita, sebagaimana dijelaskan fakta di atas kualitas kita masih kalah bersaing . 

D.    Permasalahan TKI sebagai pelanggaran HAM

Pada dasarnya Hak Asasi manusia adalah hak yang Paling Hakiki, hak – hak dasar yang melekat pada diri seseorang secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak – hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraanyang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Sedangkan Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin Undang – Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 butir 7). Namun perlindungan hukum terhadp TKI masih sangatlahlah kurang, berikut adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang dialami para TKI :

a.       Ceriyati adalah seorang TKW di Malaysia yang mencoba kabur dari apartemen majikannya. Ceriyati berusaha turun dari lantai 15 apartemen majikannya karena tidak tahan terhadap siksaan yang dilakukan kepadanya. Dalam usahanya untuk turun Ceriyati menggunakan tali yang dibuatnya sendiri dari rangkaian kain. Usahanya untuk turun kurang berhasil karena dia berhenti pada lantai 6 dan akhirnya harus ditolong petugas Pemadam Kebakaran setempat. Tetapi kisahnya dan juga gambarnya (terjebak di lantai 6 gedung bertingkat) menjadi headline surat kabar Indonesia serta Malaysia, dan segera menyadarkan pemerintah kedua negara adanya pengaturan yang salah dalam pengelolaan TKI.

b.      Kasus TKI yang Ditembak Polisi Malaysia

Berdasarkan keterangan resmi yang diterimaMigrant Care dari Rumah Sakit di Malaysia, 3 TKI asal Lombok yangdiduga menjadi korban perdagangan organ tubuh tewas ditembak. 3TKI bernama Herman, Abdul Kadir dan Mad Noon itu diketahuibekerja sebagai buruh kasar di Malaysia.

c.       Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap TKI TutiTursilawati di Arab Saudi

Tuti Tursilawati adalah TKI yang menjadi pekerja rumah tanggaasal Cikeusik, Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Berangkatke Arab, pada 5 September 2009, bekerja di Kota Thaif, ProvinsiMekkah Barat.Selama bekerja, menurut Nisma Abdullah, yang ikut dalam jumpa pers itu, Titi kerap mendapatkan pelecehan seksual. Pada 11 Mei2010, Titi wanita berparas cantik ini, hendak diperkosa oleh sangmajikan. Titi melawan, memukul majikannya dengan tongkat untuk membela diri. Dalam pergulatan itu, sang majikan meninggal.Tuti kemudian melarikan diri. Namun, saat pelarian , Tuti malahdiperkosa oleh sembilan orang Arab. Tuti ditangkap oleh pihak kepolisian di Thaif Arab Saudi. Namun, tak ada investigasi yangdilaporkan, telah terjadi perkosaan.Pengadilan Arab Saudi kemudian memutuskan Tuti bersalah,dihukum qisas (pancung), bulan Juni lalu. Selama menjalanipersidangan, Tuti tak didampingi pengacara. Padahal seharusnya negara memberikan pengacara untuk Tuti nemun hanya memberikan penerjemah.

Di atas tadi hanya secuil dari contoh kaus pelanggaran HAM berat yang dialami TKI yang kurang mendapat perlindungan hukum pemerintah. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Bagi TKI ilegal pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Tenaga kerja Indonesia yang bermasalah sebagian besar dikarenakan para Tenaga Kerja Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen secara lengkap. Dan banyak juga dari para tenaga kerja Indonesia yang menggunakan dokumen palsu. Hal-hal tersebut merupakan sebab-sebab munculnya berbagai kasus yang terjadi belakangan ini seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), penyiksaan terhadap TKI dan juga perdagangan manusia. Dengan dokumen yang tidak lengkap ataupun dokumen palsu para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak mempunyai perlindungan hukum dikarenakan status mereka pun adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia ilegal.

E.     Solusi Permasalahan TKI

Dalam mencari solusi tentang persoalan TKI kita harus mengetahui dulu pihak-pijak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini yaitu 

a.       Pemerintah

Berikut ini adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah menurutUU No. 39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

2.      Pemerintah Wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamundang-undang ini, peraturan peundang-undangan lain dan hukuminternasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negaraRI.

3.      Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksudmeliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara danbidang lain.

4.      Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertibanumum dan kepentingan bangsa.

5.      Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikanbahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

b.      Masyarakat

1.      Memperluas pengetahuan dan mengasah ketrampilan dengan sebaik-sebaiknya untuk bisa  mendorong kemajuan industri di daerah nya masing-masing.

2.      Mengantisipasi adanya anggota keluarga yang menjadi TKI

Setelah mengetahui pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan TKI ini maka solusi atau penanggulangannya adalah sebagai berikut :

1.      Membawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan hak asasi manusia dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

2.      Membangun budaya hak asasi manusia.

3.      Berdayakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang ada danmembentuk lembaga-lembaga khusus yang mengenai masalah masalah khusus.

4.      Mempergiat sosialisasi hak asasi manusia kepada semua kelompok dantingkat dalam masyarakat dengan mengikut sertakan LSM dalamkemitraan dengan pemerintah.

5.      Mencabut dan merivisi semua undang-undang peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

6.      Memberdayakan aparat pengawas.

7.      Mengembangkan managemen konflik oleh lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia.

8.      Memprioritaskan penyusunan prosedur pengaduan dan penanganan kasus – kasus pelanggaran hak asasi manusia.

9.      Membentuk lembaga – lembaga yang membantu korban pelanggaran hak asasi manusia dalam mengurus kompensasi dan rehabilitasi.

10.  Mengembangkan lembaga-lembaga dan program – program yang melindungi korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia.

11.  Kerjasama dalam hal pembangunan antara Pemerintah daerah dan wargamasyarakat Daerah perlu ditingkatkan. Sehingga bisa memberikanlapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.

12.  Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalammewujudkan kesejahteraan rakyat.

13.  Pelanggaran hak asasi manusia terhadap TKI seharusnya ditanggapidengan cepat dan tanggap oleh pemerintah dan disertai peran serta masyarakat